BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam suatu organisasi. Manusia merupakan subjek yang merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan dalam organisasi. Kedudukan sumber daya manusia sangat penting dibandingkan dengan sumber daya lainnya dalam organisasi baik uang, meterial, maupun metode.
Manusia yang memiliki daya menjadi modal yang menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga sangat beralasan upaya tersebut termasuk salah satu dari delapan area perubahan yang harus dilaksanakan dalam reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan organisasi pemerintah termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan publik sekarang, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran. Keterlambatan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya aparatur yang ada merupakan permasalahan yang masih dihadapi.
Hasil kerja sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan yang belum optimal disebabkan kurangnya disiplin pegawai untuk bekerja dengan baik. Aspek-aspek yang mendorong munculnya disiplin pegawai adalah kehadiran tepat waktu, absensi, kerapihan dalam berpakaian, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturannya.
Upaya mendisiplinkan pegawai Sekretariat Daerah dilakukan dengan pemberian insentif berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut pada dasarnya merupakan penerapan remunerasi dengan tujuan perbaikan penghasilan aparatur yang adil dan layak. Adil karena dihitung berdasarkan kinerja yang dilakukan pegawai sedangkan layak karena diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok pegawai. Selain itu, TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi harus mampu memacu produktivitas kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian insentif berupa TPP merupakan strategi yang tidak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi. Pemberian TPP sebagai wujud kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance. Sebelum diberlakukannya pemberian TPP, sistem kompensasi Pegawai Negeri Sipil belum mendukung tercapainya perubahan yang relatif signifikan terhadap kinerja, produktifitas dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian insentif yang kurang adil. Pegawai yang berkinerja tinggi maupun pegawai berkinerja rendah tetap mendapatkan insentif sesuai daftar Insentif yang telah ditetapkan. Insentif yang diterima hanya dibedakan oleh pangkat, golongan, masa kerja, maupun tunjangan isteri atau anak saja. Penerapan insentif belum didasarkan pada kinerja masing-masing pegawai.
Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah aparatur yang mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Maka dalam konteks reformasi birokrasi, upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan mind set dan culture set. Berdasarkan pengamatan dan konfirmasi di Sekretariat Daerah Kabupaten sukabumi bahwa disiplin pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu masih ada pegawai yang kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran pegawai baik datang maupun pulang kantor yang sering tidak tepat waktu misalnya menurut aturan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir jam 7.45 WIB dan pulang jam 16.00 WIB, namun fakta yang terjadi menunjukkan terdapat beberapa pegawai terlambat hadir di kantor dan pegawai yang pulang meskipun belum waktunya pulang kantor (korupsi waktu), tetapi hal ini dibiarkan oleh pimpinan. Selain itu juga ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan.
Selain itu, masih ada pegawai yang kurang tertib dalam menggunakan alat kerja sehingga ada beberapa alat kerja seperti komputer yang terkena virus karena pegawai sembarang membuka situs internet serta tidak dipasangnya anti virus pada komputer tersebut. Hal ini mengakibatkan ada beberapa file dokumen penting yang hilang. Selain itu kurangnya perhatian terhadap penggunaan dan perawatan printer sehingga banyak printer yang rusak, tidak dapat digunakan dengan baik dan memerlukan waktu untuk perbaikan/service. Kondisi ini sangat menghambat dalam penyelesaian pekerjaan.
Dari segi tanggung jawab, masih ada pegawai yang kurang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pegawai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Yang harus melaksanakan pekerjaan selama 8 jam perhari, tetapi ada sebagian pegawai yang datang terlambat dan pulang kantor lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawab pegawai. Menurunnya semangat, gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan yang lambat karena pegawai lebih senang mengobrol daripada bekerja dan saling melempar tanggung jawab.
Memperhatikan penjelasan sebelumnya, dimana pada kenyataannya disiplin pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi masih rendah. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan upaya untuk selalu meningkatkan disiplin kerja pegawai. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu pemberian insentif berupa TPP. Tujuan diberikannya TPP untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Pemberian TPP diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi atau melakukan praktek-praktek perbuatan yang mengarah pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Payung hukum pemberian TPP di Kabupaten Sukabumi adalah Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu kemudian Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.725-DPPKAD/2015 Tentang Standar Harga Tertinggi Tunjangan Khusus Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun Anggaran 2016. Dalam Peraturan tersebut juga dicantumkan nominal insentif berdasarkan kelas jabatannya (job class) masing-masing.
Adapun yang menjadi komponen pemberian insentif berupa TPP tersebut meliputi tiga komponen, yaitu: 1. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dari nilai capaian Standar Kinerja Pegawai (SKP);
2. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai; dan
3. Ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Besaran TPP yang akan diterima tidak mutlak sama dengan besaran yang ditetapkan sesuai grade karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah kehadiran. Selain itu di masa yang akan datang, besaran insentif bisa naik atau juga bisa turun, tergantung dari hasil penilaian evaluasi dari pimpinan.
Bertambahnya penghasilan pegawai diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pegawai. Penghasilan yang layak pun memungkinkan pegawai memenuhi berbagai kebutuhannya serta dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Kondisi tersebut diyakini dapat meningkatkan disiplin pegawai sehingga hasil kerja pegawai yang diperoleh bisa menjadi lebih baik.
Berdasarkan pengamatan dan konfirmasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif berupa TPP bagi pegawai di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi belum dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena antara lain, besaran TPP yang diperoleh selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan pegawai sehari-hari terlihat dimana masih ada pegawai Setda Kabupaten Sukabumi yang memiliki pekerjaan di luar tugas pokoknya seperti berjualan pakaian, mengajar privat anak sekolah dan bisnis tanah, masih banyak pegawai yang mengajukan pinjaman ke bank maupun koperasi.
Selain itu, pemberian TPP belum sesuai dengan harapan, dimana masih adanya kerancuan dan ketidakkonsitenan penilaian kriteria pemberian TPP berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya Setda Kabupaten Sukabumi serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai. Sebagai contoh: ada pegawai yang jarang masuk kantor, tapi tetap mendapatkan TPP sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan dan sanksi yang tegas (misal pengurangan insentif/TPP) dalam peraturan tersebut sehingga kriteria penilaian kehadiran pegawai menjadi tidak berlaku.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh kemudian disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh Insentif Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi”.
1.2. Identifikasi Masalah
Dari permasalahan di lapangan dapat diketahui bahwa masalah yang timbul dalam pemberian insentif (variabel X) yaitu:
1. Penentuan grade TPP dianggap belum berdasarkan beban kerja, dimana setiap pegawai diberikan tujangan kinerja yang sama dengan beban kerja yang berbeda.
2. Dalam kriteria penilaian pemberian insentif berupa TPP masih ada kerancuan atau ketidakkonsitenan, dimana semua pegawai tetap mendapatkan TPP sesuai ketentuan dan tidak ada pertimbangan pemberian sanksi bagi pegawai yang jarang masuk kerja dan kinerjanya rendah.
3. Belum adanya pertimbangan evaluasi kinerja tahunan dari pimpinan sebagai acuan dalam menentukan besaran TPP untuk setiap pegawai.
4. Besaran TPP belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih banyak pegawai yang mengajukan pinjaman uang ke bank maupun koperasi dan pegawai yang memiliki pekerjaan lain.
Sedangkan masalah yang timbul mengenai disiplin kerja pegawai (Variabel Y) yaitu:
1. Masih ada pegawai yang kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran pegawai baik datang maupun pulang kantor yang sering tidak tepat waktu.
2. Masih ada pegawai yang kurang tertib dalam menggunakan alat kerja sehingga ada beberapa alat kerja seperti komputer yang terkena virus karena pegawai sembarang membuka situs internet serta tidak dipasangnya anti virus pada komputer tersebut.
3. Masih ada pegawai yang kurang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pegawai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. 4. Masih ada pegawai lebih senang mengobrol daripada bekerja pada saat jam kerja dan saling melempar tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1.3. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “Belum optimalnya insentif berupa TPP bagi pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi berdampak pada rendahnya disiplin kerja pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi.“ Untuk meneliti hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana insentif di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh insentif terhadap disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:
1. Pelaksanaan insentif di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Pengaruh insentif terhadap disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
1.4.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya khasanah dalam bidang ilmu-ilmu sosial, yaitu disiplin Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), khususnya terkait dengan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan disiplin kerja pegawai.
2. Manfaat Praktis
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan informasi tentang arti pentingnya insentif berupa TPP dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi. Sehingga dengan adanya peningkatan insentif berupa TPP maka diharapkan disiplin kerja pegawai meningkat.
Manusia yang memiliki daya menjadi modal yang menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga sangat beralasan upaya tersebut termasuk salah satu dari delapan area perubahan yang harus dilaksanakan dalam reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan organisasi pemerintah termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan publik sekarang, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran. Keterlambatan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya aparatur yang ada merupakan permasalahan yang masih dihadapi.
Hasil kerja sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan yang belum optimal disebabkan kurangnya disiplin pegawai untuk bekerja dengan baik. Aspek-aspek yang mendorong munculnya disiplin pegawai adalah kehadiran tepat waktu, absensi, kerapihan dalam berpakaian, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturannya.
Upaya mendisiplinkan pegawai Sekretariat Daerah dilakukan dengan pemberian insentif berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut pada dasarnya merupakan penerapan remunerasi dengan tujuan perbaikan penghasilan aparatur yang adil dan layak. Adil karena dihitung berdasarkan kinerja yang dilakukan pegawai sedangkan layak karena diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok pegawai. Selain itu, TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi harus mampu memacu produktivitas kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian insentif berupa TPP merupakan strategi yang tidak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi. Pemberian TPP sebagai wujud kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance. Sebelum diberlakukannya pemberian TPP, sistem kompensasi Pegawai Negeri Sipil belum mendukung tercapainya perubahan yang relatif signifikan terhadap kinerja, produktifitas dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian insentif yang kurang adil. Pegawai yang berkinerja tinggi maupun pegawai berkinerja rendah tetap mendapatkan insentif sesuai daftar Insentif yang telah ditetapkan. Insentif yang diterima hanya dibedakan oleh pangkat, golongan, masa kerja, maupun tunjangan isteri atau anak saja. Penerapan insentif belum didasarkan pada kinerja masing-masing pegawai.
Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah aparatur yang mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Maka dalam konteks reformasi birokrasi, upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan mind set dan culture set. Berdasarkan pengamatan dan konfirmasi di Sekretariat Daerah Kabupaten sukabumi bahwa disiplin pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu masih ada pegawai yang kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran pegawai baik datang maupun pulang kantor yang sering tidak tepat waktu misalnya menurut aturan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir jam 7.45 WIB dan pulang jam 16.00 WIB, namun fakta yang terjadi menunjukkan terdapat beberapa pegawai terlambat hadir di kantor dan pegawai yang pulang meskipun belum waktunya pulang kantor (korupsi waktu), tetapi hal ini dibiarkan oleh pimpinan. Selain itu juga ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan.
Selain itu, masih ada pegawai yang kurang tertib dalam menggunakan alat kerja sehingga ada beberapa alat kerja seperti komputer yang terkena virus karena pegawai sembarang membuka situs internet serta tidak dipasangnya anti virus pada komputer tersebut. Hal ini mengakibatkan ada beberapa file dokumen penting yang hilang. Selain itu kurangnya perhatian terhadap penggunaan dan perawatan printer sehingga banyak printer yang rusak, tidak dapat digunakan dengan baik dan memerlukan waktu untuk perbaikan/service. Kondisi ini sangat menghambat dalam penyelesaian pekerjaan.
Dari segi tanggung jawab, masih ada pegawai yang kurang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pegawai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Yang harus melaksanakan pekerjaan selama 8 jam perhari, tetapi ada sebagian pegawai yang datang terlambat dan pulang kantor lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawab pegawai. Menurunnya semangat, gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan yang lambat karena pegawai lebih senang mengobrol daripada bekerja dan saling melempar tanggung jawab.
Memperhatikan penjelasan sebelumnya, dimana pada kenyataannya disiplin pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi masih rendah. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan upaya untuk selalu meningkatkan disiplin kerja pegawai. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu pemberian insentif berupa TPP. Tujuan diberikannya TPP untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Pemberian TPP diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi atau melakukan praktek-praktek perbuatan yang mengarah pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Payung hukum pemberian TPP di Kabupaten Sukabumi adalah Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu kemudian Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.725-DPPKAD/2015 Tentang Standar Harga Tertinggi Tunjangan Khusus Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun Anggaran 2016. Dalam Peraturan tersebut juga dicantumkan nominal insentif berdasarkan kelas jabatannya (job class) masing-masing.
Adapun yang menjadi komponen pemberian insentif berupa TPP tersebut meliputi tiga komponen, yaitu: 1. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dari nilai capaian Standar Kinerja Pegawai (SKP);
2. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai; dan
3. Ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Besaran TPP yang akan diterima tidak mutlak sama dengan besaran yang ditetapkan sesuai grade karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah kehadiran. Selain itu di masa yang akan datang, besaran insentif bisa naik atau juga bisa turun, tergantung dari hasil penilaian evaluasi dari pimpinan.
Bertambahnya penghasilan pegawai diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pegawai. Penghasilan yang layak pun memungkinkan pegawai memenuhi berbagai kebutuhannya serta dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Kondisi tersebut diyakini dapat meningkatkan disiplin pegawai sehingga hasil kerja pegawai yang diperoleh bisa menjadi lebih baik.
Berdasarkan pengamatan dan konfirmasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif berupa TPP bagi pegawai di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi belum dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena antara lain, besaran TPP yang diperoleh selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan pegawai sehari-hari terlihat dimana masih ada pegawai Setda Kabupaten Sukabumi yang memiliki pekerjaan di luar tugas pokoknya seperti berjualan pakaian, mengajar privat anak sekolah dan bisnis tanah, masih banyak pegawai yang mengajukan pinjaman ke bank maupun koperasi.
Selain itu, pemberian TPP belum sesuai dengan harapan, dimana masih adanya kerancuan dan ketidakkonsitenan penilaian kriteria pemberian TPP berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya Setda Kabupaten Sukabumi serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai. Sebagai contoh: ada pegawai yang jarang masuk kantor, tapi tetap mendapatkan TPP sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan dan sanksi yang tegas (misal pengurangan insentif/TPP) dalam peraturan tersebut sehingga kriteria penilaian kehadiran pegawai menjadi tidak berlaku.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh kemudian disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh Insentif Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi”.
1.2. Identifikasi Masalah
Dari permasalahan di lapangan dapat diketahui bahwa masalah yang timbul dalam pemberian insentif (variabel X) yaitu:
1. Penentuan grade TPP dianggap belum berdasarkan beban kerja, dimana setiap pegawai diberikan tujangan kinerja yang sama dengan beban kerja yang berbeda.
2. Dalam kriteria penilaian pemberian insentif berupa TPP masih ada kerancuan atau ketidakkonsitenan, dimana semua pegawai tetap mendapatkan TPP sesuai ketentuan dan tidak ada pertimbangan pemberian sanksi bagi pegawai yang jarang masuk kerja dan kinerjanya rendah.
3. Belum adanya pertimbangan evaluasi kinerja tahunan dari pimpinan sebagai acuan dalam menentukan besaran TPP untuk setiap pegawai.
4. Besaran TPP belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih banyak pegawai yang mengajukan pinjaman uang ke bank maupun koperasi dan pegawai yang memiliki pekerjaan lain.
Sedangkan masalah yang timbul mengenai disiplin kerja pegawai (Variabel Y) yaitu:
1. Masih ada pegawai yang kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran pegawai baik datang maupun pulang kantor yang sering tidak tepat waktu.
2. Masih ada pegawai yang kurang tertib dalam menggunakan alat kerja sehingga ada beberapa alat kerja seperti komputer yang terkena virus karena pegawai sembarang membuka situs internet serta tidak dipasangnya anti virus pada komputer tersebut.
3. Masih ada pegawai yang kurang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pegawai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. 4. Masih ada pegawai lebih senang mengobrol daripada bekerja pada saat jam kerja dan saling melempar tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1.3. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “Belum optimalnya insentif berupa TPP bagi pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi berdampak pada rendahnya disiplin kerja pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi.“ Untuk meneliti hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana insentif di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh insentif terhadap disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi?
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:
1. Pelaksanaan insentif di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Pengaruh insentif terhadap disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
1.4.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya khasanah dalam bidang ilmu-ilmu sosial, yaitu disiplin Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), khususnya terkait dengan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan disiplin kerja pegawai.
2. Manfaat Praktis
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan informasi tentang arti pentingnya insentif berupa TPP dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Setda Kabupaten Sukabumi. Sehingga dengan adanya peningkatan insentif berupa TPP maka diharapkan disiplin kerja pegawai meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar